Wagub Nyanyang: Keterbukaan Informasi Harus Jadi Budaya Birokrasi Pemerintah Kepri

“Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah harus hadir memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Nyanyang.

Ia menambahkan, Pemprov Kepri terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Hal ini penting agar pelayanan informasi tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bacaan Lainnya

Nyanyang juga menilai bahwa perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan.

Dengan demikian, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

“Kami ingin keterbukaan informasi menjadi budaya dalam birokrasi pemerintahan, bukan hanya sebatas memenuhi penilaian. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pembangunan Kepri,” tegasnya.

Melalui keikutsertaan dalam uji publik Monev 2026 ini, Pemprov Kepri diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan informasi publik, meningkatkan profesionalisme badan publik, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah dapat diakses dan dipahami masyarakat.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Riau.(Iman Suryanto)

Pos terkait