Ia menghormati sikap Direktorat Jenderal Imigrasi yang meminta agar penambahan negara bebas visa dikaji secara hati-hati. Namun, menurutnya, evaluasi kebijakan tidak boleh hanya didasarkan pada potensi hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya visa maupun pengalaman penerapan kebijakan sebelumnya.
“Kalau suatu negara diberikan fasilitas bebas visa memang ada potensi kehilangan PNBP. Namun apabila kebijakan itu mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, manfaat ekonomi yang dihasilkan bisa jauh lebih besar,” ujarnya.
Menurut Evita, ukuran keberhasilan kebijakan bebas visa seharusnya dihitung berdasarkan manfaat ekonomi bersih (net economic benefit), bukan semata-mata dari penerimaan visa.
Dongkrak Pariwisata dan Ekonomi
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian.
