Di sisi lain, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan harus menjadi prioritas sebelum proyek pembangunan dimulai.
Menurutnya, mitigasi sengketa lahan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pemerintah sehingga pembangunan dapat berlangsung tanpa hambatan.
Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan BP Batam guna mengevaluasi pengelolaan areal penggunaan lain (APL) serta memperkuat pelayanan pertanahan di Batam.
Komisi II DPR RI berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ATR/BPN, dan BP Batam semakin kuat sehingga berbagai persoalan pertanahan dapat segera diselesaikan.
Dengan demikian, seluruh program prioritas nasional dapat direalisasikan tepat waktu, mendorong percepatan investasi, meningkatkan serapan anggaran negara, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan strategis nasional. (Iman)
