“Kami bersyukur Komisi IX DPR RI datang langsung ke daerah 3T untuk melihat kondisi di lapangan. Harapan kami, dengan perhatian ini operasional SPPG di wilayah perbatasan bisa segera berjalan sehingga masyarakat yang menjadi penerima manfaat tidak terus menunggu,” ujar Nyanyang.
Ia menjelaskan, wilayah Kepulauan Riau memiliki tantangan geografis yang berbeda dibanding daerah lain. Sebagian besar lokasi penerima manfaat berada di pulau-pulau kecil dengan jumlah sasaran antara 200 hingga 300 orang pada setiap titik pelayanan.
Selain itu, distribusi bahan pangan juga menjadi tantangan tersendiri. Meski pasokan ikan di Karimun relatif melimpah, kebutuhan komoditas seperti ayam dan telur masih bergantung pada distribusi dari luar daerah sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.
“Kondisi geografis wilayah kepulauan membuat distribusi logistik menjadi tantangan. Karena itu diperlukan dukungan semua pihak agar program prioritas nasional ini dapat berjalan optimal,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa negara harus menjamin seluruh anak Indonesia memperoleh hak yang sama terhadap Program Makan Bergizi Gratis, termasuk mereka yang tinggal di wilayah 3T.
