“Kalau semua rantai produksi atau hilirisasi ini bisa dibangun di Indonesia, belanja kesehatan yang mencapai 12%-13% itu bisa ditranslasikan menjadi GDP di sektor kesehatan,” katanya.
Selain memperkuat industri bahan baku obat, pemerintah juga mempercepat pengembangan sektor biofarmasi melalui pembangunan pabrik pengolahan plasma darah. Saat ini, berbagai produk turunan plasma seperti albumin, intravenous immunoglobulin (IVIG), serta faktor VIII dan faktor IX masih bergantung pada impor.
Budi menyebut fasilitas pengolahan plasma darah tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Kehadiran fasilitas itu diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk kesehatan impor sekaligus meningkatkan nilai tambah dari sumber daya kesehatan nasional.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengembangan industri kesehatan membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari sektor industri, perdagangan, hingga riset dan inovasi. Dengan demikian, belanja kesehatan nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
“DEN, yuk tolong kesehatan. Ini secara historis sudah di atas 10%. Kalau ini bisa dibantu dan terintegrasi dengan industri, perdagangan, BRIN, dan pihak terkait lainnya, kita bisa berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%,” ujar Budi.
Menurutnya, transformasi industri kesehatan tidak hanya memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman pandemi di masa depan, tetapi juga membuka peluang investasi baru, memperluas lapangan kerja, serta menjadikan sektor kesehatan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia.(***)
SUMBER: BISNIS INDONESIA
