BATAMKOTA.COM, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional yang lebih tepat sasaran. Melalui sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali tersebut, pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia sebagai dasar pengambilan berbagai keputusan strategis.
Berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur, perluasan pasar, peningkatan investasi, hingga evaluasi program ekonomi, membutuhkan data yang akurat agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sensus Ekonomi 2026 mengumpulkan informasi dari pelaku usaha dan rumah tangga di seluruh Indonesia sehingga mampu memberikan potret terbaru mengenai kondisi ekonomi nasional.
BPS menyebut data hasil sensus merupakan pengetahuan yang berfungsi sebagai navigasi pembangunan. Layaknya sistem navigasi atau GPS, data tersebut membantu pemerintah mengetahui sektor ekonomi yang berkembang, wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar, serta kelompok masyarakat yang perlu diprioritaskan.
Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak lagi didasarkan pada asumsi, melainkan kondisi nyata di lapangan.
